KPK Audensi dengan Pemda Majene, SPMM Mau Temui KPK serta Membawa Tuntutan
Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kegiatan terpaut koordinasi serta audensi bersama Penguasa Wilayah( Pemda) Majene, pada Jumat( 1 atau 9 atau 2023) pagi, yang berjalan di Gedung Penjaminan Kualitas Pembelajaran( BPMP), Rangas, Kecamatan Banggae, Majene.
Kunjungan kegiatan itu bermaksud buat mendesak aturan mengurus Rezim Wilayah. Bersumber pada pesan yang dikeluarkan oleh Bupati Majene Andi Achmad Syukri, ada memo kalau arahan OPD tidak bisa diwakilkan serta spesial Inspektorat serta BKAD melibatkan seluruh administratur eselon III.
Dari pesan itu pula, tercetak jika aktivitas hendak dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Majene. Tetapi, sayangnya aktivitas seketika dipindahkan ke BPMP serta pula diadakan pertemuan dengan cara tertutup. Apalagi, pihak alat dilarang masuk ruangan buat melihat pertemuan KPK dengan Pemda Majene.
“ Dilarang masuk, pintu dikunci,” ucap salah satu reporter yang dimohon buat ke luar ruangan dikala telah di dalam auditorium, Jumat( 1 atau 9 atau 23).
Kebersamaan Peperangan Mahasiswa Majene( SPMM) muncul rasa mau temui KPK
Di bagian lain, beberapa mahasiswa yang tercampur dalam Kebersamaan Peperangan Mahasiswa Majene( SPMM) mengadakan kelakuan unjuk rasa yang akan menemui pihak KPK di depan Bangunan BPMP.
KPK Audensi dengan Pemda
Nampak sedikit massa kelakuan SPMM berunjuk rasa dalam mengantarkan harapan mereka. Kehadiran KPK RI di kabupaten Majene jadi momentum amat genting untuk mahasiswa dalam mengantarkan permasalahan- permasalahan di Kabupaten Majene yang terdapat semenjak dahulu.
” Banyak kontroversi yang terjalin di kabupaten Majene serta kita kira hari ini merupakan momentum buat mengangkut isu- isu yang telah jadi jeritan batin kita,” cakap bung Misba pada dikala berorasi lewat pengeras suara.
Bersumber pada pers luncurkan yang dibagikan SPMM Majene, dikenal pihak mahasiswa berambisi dengan kehadiran KPK di Kabupaten Majene bisa mensterilkan mafia- mafia serta menuntaskan perkara di kabupaten Majene.
Tidak hanya itu, massa kelakuan pula bawa desakan dari isu- isu etnis, semacam cairkan dorongan dorongan korban guncangan, hentikan penataran pembibitan bodong, penilaian pembangunan project film tron, percobaan khalayak APBD 2024, dorong penggusuran orang dagang kaki 5, kejernihan pemakaian anggaran Lerek- lerekan, tuntaskan Perda yang mangkrak, tuntaskan dorongan korban guncangan Rui serta Aholeang, dan berambisi buat kembalikan marwah KPK.
Hingga informasi ini dilansir, massa kelakuan yang tercampur dalam SPMM belum dapat menemui pihak KPK RI ataupun Pemda Majene.
Berita lagi viral indonesia => Suaraslot