KEDUTAAN Besar RI di Seoul sedang memperjuangkan leluasa izin untuk masyarakat negeri Indonesia( WNI) yang mau melaksanakan kunjungan pendek ke Korea Selatan( Korsel).
Ketua Guna Aturan serta Konsuler KBRI Seoul, Teuku Zulkaryadi, berkata rumor ini telah lama jadi atensi penguasa serta perwakilan RI di Korsel.
” Jadi buat usulan izin kunjungan pendek, progresnya dengan cara sah KBRI belum mengirim permohonan spesial,” tutur Zulkaryadi dikala menyambut kunjungan deputi reporter RI partisipan program” Indonesia Next Generation Journalist Jaringan on Korea” yang diselenggarakan FPCI serta Korea Foundation, sebagian durasi kemudian.
Dikala ini KBRI Seoul sedang melaksanakan diskusi dengan penguasa pusat serta bermacam departemen di Indonesia. Karena dibutuhkan dasar timbal balik bila RI memohon leluasa izin kunjungan pendek ke Korea Selatan.
” Jadi jika kita memohon izin gratis, mereka[pemerintah Korsel] pula hendak memohon leluasa izin buat masyarakat negeri Korea Selatan,” tutur Yadi.
Buat dikala ini masyarakat negeri Korea Selatan yang tiba ke Indonesia diserahkan sarana satu tingkatan di dasar leluasa izin, ialah izin on arrival( VOA) untuk masyarakat negeri Korsel ke Indonesia.
Tetapi, di Korea Selatan sendiri tidak memahami serta tidak memiliki tata cara izin on arrival. Ini yang membuat pengajuan leluasa izin jadi tidak dapat apple to apple.
” Jadi antara leluasa izin ataupun kunjungan pendek dari kedutaan,” tutur Yadi.
Terkendalam Pekerja Migran Ilegal
Hambatan yang lain yang pula sedang dalam ulasan leluasa izin merupakan persentase jumlah pekerja migran Indonesia( PMI) yang tiba melalui rute bawah tangan ke Korea Selatan. Dibanding dengan negeri lain semacam Cina, persentase PMI bawah tangan di Korea Selatan terhitung lumayan besar.
Bagi Departemen Daya Kegiatan Korea Selatan, kondisi persentase ini besar, dibanding dengan masyarakat negeri Cina.
KEDUTAAN Besar RI di
” Masyarakat Cina di Korea Selatan dekat 500– 600 ribu orang, tetapi yang bawah tangan kurang dari 100 ribu. Sedemikian itu pula dengan Vietnam, dari 200 ribu orang yang terdapat di Korea Selatan, cuma dekat 20 ribu yang bawah tangan. Sedangkan jumlah WNI di mari 73 ribu orang, tetapi yang bawah tangan lebih dari 12 ribu orang,” tutur Yadi.
Rumor ini jadi susah. Di dikala Korea Selatan memohon Indonesia mengelola ataupun menghindari supaya pekerja WNI tidak jadi di negeri kolesom itu, di bagian lain, PMI bawah tangan di situ terjalin sebab terdapat keinginan hendak pekerja.
” Kala kita pertanyaan sahabat( agen atau PMI) ilegalnya di mana, tidak terdapat yang ingin kasih mengerti sebab hendak berakibat pada pemasukan( industri) mereka. Jadi kesimpulannya isunya jadi susah,” tutur Yadi.
KBRI di Seoul pula berencana hendak mengundang Dirjen Imigrasi Indonesia buat berjumpa Dirjen Imigrasi Korea buat mangulas pertanyaan izin.
” Mudah- mudahan dapat terselenggara tahun ini pada immigration consultation forum. Salah satu concern nya gimana triknya kita dapat menemukan izin yang karakternya lebih gratis buat WNI yg hendak ke Korea,” tutur Yadi
Viral berita terbaru ikn => https://riotech.click/